Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalsel

http://bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/339132mapd1.pnglink
http://bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/404225pemprovkalsel_upt_wonojati_malang.jpglink

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN

Kegiatan Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan See details

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Tanggal 15-17 Mei 2012 See details

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas
Home Bid.Pengembangan Kepegawian PEMBERIAN IZIN BELAJAR
PEMBERIAN IZIN BELAJAR PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 18 Juni 2012 11:45

I.PENGERTIAN

Izin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu Lembaga Pendidikan baik Negeri ataupun Swasta dengan biaya sendiri.

 
II.DASAR HUKUM

  • Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
  • Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 892/0705-SE/Ijbel/Bang.3/BKD tanggal 7 Mei 2007 Perihal Prosedur Pengajuan Izin Belajar Bagi PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi kalimantan Selatan.
  • Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 800/1951-KHP.1/BKD tanggal 21 Mei 2008 perihal Peraturan Gubernur Kal.Sel Nomor 12 Tahun 2007.

 

III.TUJUAN

  • Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil Daerah kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri.
  • Meningkatkan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Daerah dibidang tugasnya.
  • Menciptakan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
     

IV.TINGKAT DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

1.Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan formal yang dapat ditempuh dalam izin belajar adalah :

  • Program Paket B (setara SLTP)
  • Program Paket C (setara SLTA)
  • Program Pendidikan Diploma (D2, D3, dan D4).
  • Program Pendidikan Sarjana (S1).
  • Program Pendidikan Magister (S2) / Master.
  • Program Pendidikan Doktor (S3).

2.Batas Waktu Pendidikan

No.

Jenjang Pendidikan

Batas Maksimal Pendidikan

1.

Program Paket B (Setara SLTP)

3 tahun

2.

Program Paket C (Setara SLTA)

3 tahun

3.

D2

3 tahun

5.

D4

5 tahun

6.

Akta IV / Strata 1 (S1)

5 tahun

7.

S2

4 tahun

8.

S3

6 tahun

 

V.PERSYARATAN DAN TATA CARA

  • Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  • Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.
  • Jenis dan atau Tingkat/Strata Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Instansi/Unit Kerja.
  • Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  • Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
  • Perguruan Tinggi yang akan dipilih oleh PNSD yang mengikuti Izin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi dan atau minimal telah memiliki Izin Penyelenggaraan dari Dirjend Dikti Depdiknas/Instansi terkait yang berwenang.
  • PNSD dapat mengikuti pendidikan di dalam Daerah, maupun di luar Daerah apabila jenis dan atau tingkat/strata pendidikan di dalam Daerah tidak ada.
  • Sehat jasmani dan rohani.

Di samping ketentuan tersebut di atas, PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan persyaratan administratif sebagai berikut:

 Persyaratan Kepangkatan dan Administratif:

a. Program Doktor (S3):

  • Masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Program S2.
  • Usia maksimal 50 tahun.
  • Pangkat minimal Penata (III/c).

b.Program Master (S2):

  • Masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Program S1 / Akta IV.
  • Usia maksimal 50 tahun.
  • Pangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b)

c.Program Sarjana (S1):

  •  Telah menyelesaikan pendidikan SLTA / yang sederajat atau program D2 / D3.
  • Usia maksimal 45 tahun.
  • Pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I (II/b) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun.
  • Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b).

 
VI. PROSEDUR PENGUSULAN UNTUK PENGAJUAN IZIN PRINSIP/PERSETUJUAN GUBERNUR

Penyampaian usul Izin Prinsip/Persetujuan Gubernur adalah sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan. Untuk semeseter ganjil, usul sudah harus diterima pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selambat-lambatnya pada tanggal 1 April pada tahun akademik yang bersangkutan. Sedangkan untuk semester genap, usul sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober pada tahun akademik yang bersangkutan.

Usul yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka usul tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus melalui usul baru untuk semester berikutnya tahun akademik yang bersangkutan.

PNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa ada izin belajar dari Gubernur Kalimantan Selatan, tidak akan diberikan civil effect kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.

PNSD dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain sepanjang Lembaga pendidikan tersebut telah mendapat Akreditasi / Izin Penyelenggaraan dari lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di wilayah Kalimantan Selatan.

Bagi PNSD yang telah mendapat Izin Prinsip (Persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan pada saat Rapat Sidang TSPDI/Baperjakat), harus menyampaikan Surat Keterangan Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD yang bersangkutan benar-benar terdaftar sebagai Mahasiswa pada lembaga pendidikan tersebut.

Usul sebagaimana tersebut diatas harus melampirkan:

  • Surat permohonan kepada GubernurSelatan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kal.Sel yang direkomendasikan oleh Pimpinan Unit Kerjanya.
  • Formulir Izin Prinsip berkaitan dengan arah pendidikan yang akan ditempuh.
  • Fotocopy sah SK.Pangkat terakhir.
  • Fotocopy sah DP.3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
  • Fotocopy sah Ijazah terakhir.
  • Uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang diketahui/disahkan oleh pimpinan unit kerjanya.
  • Daftar Riwayat Hidup.
  • Surat pernyataan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan.
  • Surat pernyataan tidak pernah dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat dalam 10 tahun terakhir.
Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 04 Juli 2012 12:45