Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalsel

http://bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/339132mapd1.pnglink
http://bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/404225pemprovkalsel_upt_wonojati_malang.jpglink
http://bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166036INI.jpglink

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN

Kegiatan Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan See details

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Tanggal 15-17 Mei 2012 See details

Upacara Bendara HUT RI 69

Upacara Bendera HUT 69 See details

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Upacara Bendara HUT RI 69
Home Profil

Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Surel Cetak PDF

DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TLN republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TLN Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TLN Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TLN Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, TLN Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (LN 48, TLN 4833);
  10.          Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
  11.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12.      Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13.      Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  14.     Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
  15.      Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

VISI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, BKD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai visi :


“PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KOMPETENSI MENUJU TERCIPTANYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA”

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Profesionalisme, Netralitas, dan Kesejahteraan Pegawai harus diwujudkan melalui berbagai upaya oleh pemerintah. Dihubungkan dengan perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetisi kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor kerja, tidak terkecuali sektor formal pemerintah yaitu sumber daya aparatur termasuk Pegawai Negeri Sipil. PNS dituntut kompetensinya untuk mampu menghasilkan prestasi tinggi, menjadi sumber daya manusia birokrasi yang profesional dalam menggerakkan birokrasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu masih terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi (PNS) dituntut untuk tidak diskriminatif atau netralitasnya, serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (good governance). Dengan demikian tuntutan keberadaan PNS yang profesional dan netral, harus dibarengi dengan jaminan bahwa PNS juga harus sejahtera.


MISI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Guna mewujudkan visi organisasi tersebut, maka Badan Kepegawaian  Daerah  merumuskan  langkah-langkah  besar atau  misi  yang  harus  dilakukan  oleh  organisasi  sesuai dengan tugas pokok  dan fungsi  (mandat)  yang  diemban untuk mencapai visi organisasi tersebut, yaitu:

  1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian
  2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur
  3. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya
  4. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesehjateran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi
  5. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

 

TUGAS POKOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009, BKD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen PNSD. Uraian tugas dimaksud antara lain :

 Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  1. Perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  2. Perumusan pengembangan kepegawaian daerah;
  3. Perumusan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  4. Perumusan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Perumusan tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  6. Fasilitasi administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dengan koordinasi pada instansi terkait;
  7. Perumusan pengelolaan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian;
  8. Pengolahan kegiatan kesekretariatan; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.


FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BKD Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan fungsi :

 

  1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  3. Perencanaan pengembangan kepegawaian Daerah;
  4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  6. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Fasilitasi administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dengan berkoordinasi instansi terkait;
  8. Menyiapkan bahan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian; dan
  9. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
 

Informasi dan Berita

Prev Next

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

“ Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW “   Senin, tepatnya tanggal 18 Mei 2015 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan acara peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, kegiatan dilaksanakan...

a_noermansah - avatar a_noermansah 19 May 2015 Hits:150 Sekretariat BKD

Read more

KEGIATAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN PRAKTIS…

KEGIATAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN PRAKTIS BAGI PNS MENJELANG PURNA TUGAS PEMPROV. KALSEL TANGGAL 20 MARET 2015 SAMPAI 24 MARET 2015

   KEGIATAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN PRAKTIS BAGI PNS MENJELANG PURNA TUGAS PEMPROV. KALSEL TANGGAL 20 MARET 2015 SAMPAI 24 MARET 2015   Acara pembukaan pembekalan keterampilan praktis bagi PNS menjelang purna tugas Pemprov. Kalsel...

HARISNOR, SH - avatar HARISNOR, SH 23 Apr 2015 Hits:154 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

Peringatan Hari Kartini

Peringatan Hari Kartini

Peringatan Hari “ Kartini “ BKD Provinsi Kalimantan Selatan   Selasa, 21 April 2015, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ikut memperingati Semangat Hari Kartini, hal ini diwujudkan dengan pemakaian busana kebaya...

a_noermansah - avatar a_noermansah 21 Apr 2015 Hits:189 Sekretariat BKD

Read more

Kegiatan Bimbingan Teknis Pra Pensiun ba…

Kegiatan Bimbingan Teknis Pra Pensiun bagi PNS menjelang Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalsel Tahun 2015

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalsel Bapak Drs. H. M. Thamrin, M.Si membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Pra Pensiun bagi PNS menjelang Purna Tugas di Lingkungan Pemprov. Kalsel Tahun 2015 Bapak H....

HARISNOR, SH - avatar HARISNOR, SH 14 Apr 2015 Hits:248 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

PENYERAHAN KEPUTUSAN GUBENUR KALSEL TENT…

PENYERAHAN KEPUTUSAN GUBENUR KALSEL TENTANG PENGANGKATAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALSEL DARI PELAMAR UMUM FORMASI TAHUN 2014

      Acara Penyerahan SK CPNS Formasi Umum Tahun 2014 dihadiri oleh : 1.Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2.Bapak Sekda Prov. Kalimantan Selatan 3.Bapak Asisten, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala SKPD...

Albi Subhan - avatar Albi Subhan 09 Apr 2015 Hits:337 Pengembangan Kepegawaian

Read more

Pemanggilan untuk menerima SK CPNS di Li…

Kepada seluruh CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinyatakan lulus dan telah melengkapi berkas, diharap mengambil UNDANGAN PENYERAHAN SK CPNS di BKD Pemprov Kalsel hari Kamis, 2 April 2015 pukul 10 - 16...

Albi Subhan - avatar Albi Subhan 02 Apr 2015 Hits:350 Pengembangan Kepegawaian

Read more

AKUNTABILITAS KINERJA BKD TAHUN 2014

AKUNTABILITAS KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014   Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing indikator sasaran yang telah...

a_noermansah - avatar a_noermansah 24 Mar 2015 Hits:272 Sekretariat BKD

Read more

PENETAPAN NIP CPNS PROVINSI KALIMANTAN S…

A.Sebagai kelanjutan dari kegiatan penerimaan CPNS Provinsi Kalimantan Selatan Formasi Tahun 2014, pada bulan Januari 2015 telah disampaikan usul persetujuan NIP CPNS Provinsi Kalsel sebanyak 158 orang ke Kantor Regional...

Albi Subhan - avatar Albi Subhan 17 Mar 2015 Hits:544 Pengembangan Kepegawaian

Read more

PENYERAHAN SK CPNS FORMASI KHUSUS DOKTER…

PENYERAHAN SK CPNS FORMASI KHUSUS DOKTER

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil , bahwa Dokter yang...

Albi Subhan - avatar Albi Subhan 17 Mar 2015 Hits:478 Pengembangan Kepegawaian

Read more

KEGIATAN OUTBOND

KEGATAN PENGUATAN ORGANISASI DAN JIWA KORSA (OUTBOUND) BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 Diadakannya kegiatan Outbound bagi Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 09 Feb 2015 Hits:334 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

SOSIALISASI

SOSIALISASI BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI   TAHUN 2014   Program penyampaian informasi, menyamakan persepsi dan evaluasi terhadap kebijakan program kesejahtaraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014, yang...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 09 Feb 2015 Hits:212 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

TANDA KEHORMATAN SLKS

Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014     Kegiatan Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 09 Feb 2015 Hits:210 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

KEGIATAN KHP

KEGIATAN SUMPAH JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014       Program kegiatan diselenggarakannya Sumpah Janji Pegawai adalah sebagai kewajiban dan tanggung jawab setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan : Undang-undang Nomor 5...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 09 Feb 2015 Hits:597 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

KEGIATAN SOSIALISASI

KEGIATAN SOSIALISASI BIDANG PERATURAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2014   Program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014, dalam upaya untuk penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, dan untuk menyamakan...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 09 Feb 2015 Hits:251 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

Undang-undang mengenai Aparatur Sipil Ne…

Bahwa dalam rangka untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 26 Jan 2015 Hits:480 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian P…

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 November 2011 oleh Bapak Presiden DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO...

Gre Permata Sari - avatar Gre Permata Sari 26 Jan 2015 Hits:469 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

SOSIALISASI DIKLAT KEMENTERIAN SEKRETARI…

SOSIALISASI DIKLAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Selasa 16 Desember 2014 kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kunjungan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik...

a_noermansah - avatar a_noermansah 16 Des 2014 Hits:399 Sekretariat BKD

Read more