Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan

 

Dasar Hukum:

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Definisi:

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal, dengan alternatif pembiayaan sebagai berikut:

  1. Seluruh pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
  2. Seluruh pembiayaan dari Kementerian/Lembaga.
  3. Sebagian pembiayaan melalui Pemerintah Daerah dan sebagian lagi dari Kementerian/Lembaga.

Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).

Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar.

Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga.

Tujuan Pemberian Tugas Belajar:

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS ke jenjang yang lebih tinggi secara mandiri
  2. Meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya
  3. Menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
  4. Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Program Pendidikan Tugas Belajar:

  1. Diploma (D1, D2, D3, D4)  
  2. Sarjana (S1)                     
  3. Profesi
  4. Sarjana (S1) dan Profesi
  5. Dokter Spesialis
  6. Dokter Sub Spesialis
  7. Magister/Master (S2)
  8. Doktor (S3)

Persyaratan Umum:

  1. Berstatus PNS di Lingk. Pemprov. Kalsel
  2. Berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan
  3. Adanya jaminan biaya pendidikan (jika didanai oleh Kementerian/Lembaga seluruhnya atau sebagian)
  4. Tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin
  5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 tahun terakhir
  6. SKP bernilai baik
  7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana
  8. Sehat jasmani dan rohani
  9. Harus mendapat rekomendasi dari Gubernur

Jika dibiayai oleh Kementerian/Lembaga, tetap harus mengacu pada ketentuan Persyaratan Umum ini.

Persyaratan Administratif dan Kepangkatan:

  1. D1, D2, D3                               ---> Usia maksimal 30 tahun, pangkat minimal II/a
  2. D4 / S1                                     ---> Usia maksimal 35 tahun, pangkat minimal II/b
  3. S2 / Profesi                              ---> Usia maksimal 40 tahun, pangkat minimal III/a
  4. Dokter Spesialis                       ---> Usia maksimal 40 tahun, pangkat minimal III/b
  5. Dokter Sub Spesialis               ---> Usia maksimal 45 tahun, pangkat minimal III/b 2 tahun
  6. Doktor (S3)                              ---> Usia maksimal 45 tahun, pangkat minimal III/b 2 tahun, dan telah 2 tahun menyelesaikan S2.

Prosedur:

  1. Usul formasi tugas belajar ke Gubernur Up. Kepala BKD.
  2. Mengajukan Izil Seleksi / Rekomendasi ke Gubernur Up. Kepala BKD berdasarkan formasi yang disetujui.
  3. Mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
  4. Melaporkan hasil seleksi ke Gubernur Up. Kepala BKD.
  5. Jika lulus, mengajukan permohonan penerbitan SK Tugas Belajar ke Gubernur Up. Kepala BKD.

Persyaratan Berkas/Dokumen untuk Permohonan Izin Seleksi Tugas Belajar:

  1. Surat permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BKD dari Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  2. Copy SK Pangkat terakhir (legalisir).
  3. Copy SKP 1 tahun terakhir (legalisir).
  4. Copy ijazah dan transkrip pendidikan terakhir (legalisir).
  5. Daftar uraian tugas yang disahkan/diketahui atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  6. Daftar riwayat hidup.
  7. Surat jaminan pembiayaan dari Kementerian/Lembaga penyandang dana (apabila didanai oleh Kementerian/Lembaga baik keseluruhan maupun sebagian).
  8. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin (contoh klik di sini).

Persyaratan Berkas/Dokumen untuk Permohonan SK Tugas Belajar:

  1. Surat permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BKD dari Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  2. Copy Surat Gubernur Kalimantan Selatan tentang Izin Seleksi Tugas Belajar.
  3. Copy SK Pangkat terakhir (legalisir).
  4. Copy SKP 1 tahun terakhir (legalisir).
  5. Copy ijazah dan transkrip pendidikan terakhir (legalisir).
  6. Daftar uraian tugas yang disahkan/diketahui atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  7. Daftar riwayat hidup.
  8. Surat jaminan pembiayaan dari Kementerian/Lembaga penyandang dana (apabila didanai oleh Kementerian/Lembaga baik keseluruhan maupun sebagian).
  9. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
  10. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin (contoh klik di sini).

 

Hak PNS Tugas Belajar:

  1. Memperoleh Gaji.
  2. Memperoleh Tunjangan Belajar.
  3. Memperoleh bantuan biaya penunjang belajar yang komponen pembiayaannya dan besarannya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0390/KUM/2016.

Kewajiban PNS Tugas Belajar:

  1. Menandatangani Surat Pernyataan dengan format sebagaimana yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 062 Tahun 2017.
  2. Belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 062 Tahun 2017.
  3. Menyampaikan laporan perkembangan studi secara periodik (tiap semester) kepada Gubernur Up. Kepala BKD.
  4. Menjalani pemeriksaan kesehatan apabila diminta oleh BKD.
  5. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah lulus, wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Gubernur Up. Kepala BKD.
  6. Mengabdi/bekerja kembali di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan paling singkat 2 tahun setelah lulus apabila hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  7. Mengabdi/bekerja kembali di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan paling singkat 10 tahun setelah lulus apabila hendak mutasi ke instansi lain.

Sanksi PNS Tugas Belajar:

  1. Mencabut status Tugas Belajar dan mengganti biaya pendidikan apabila tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2016, tidak bersedia mengabdi/bekerja kembali di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama paling singkat 10 tahun, atau diberhentikan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.
  2. Menerima hukuman disiplin apabila setelah ditetapkan tugas belajar dengan penyandang dana tertentu (pemerintah daerah/kementerian/lembaga) mengikuti seleksi bea siswa dari instansi lain, atau berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindak asusila, dsb.

Penggantian biaya dapat dibayar sekaligus atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25%.

Bantuan Tugas Belajar:

  1. Biaya transport pulang-pergi dalam rangka mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
  2. Biaya seleksi masuk perguruan tinggi (biaya registrasi, biaya tes TOEFK, biaya TPA, dsb.)
  3. Biaya hidup/tunjangan belajar per bulan.
  4. Biaya matrikulasi, SPP, penelitian, pembuatan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi), studi banding, seminar, wisuda, dll.

Komponen pembiayaan dan besarannya selengkapnya dapat dilihat di Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0390/KUM/2016.

 

Tautan pengunduhan:

Peraturan Gubernur Nomor 062 Tahun 2017.

Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0390/KUM/2016.

 

 

 

 

Tag : #tugas_belajar # izin_belajar # bantuan # bea_siswa