Dasar Hukum:

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Definisi:

Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS yang pada saat Pergub Nomor 036 Tahun 2016 diundangkan (21 Juni 2016) sedang menempuh pendidikan (belum lulus) tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur.

Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepadad PNS yang pada saat Pergub Nomor 036 Tahun 2016 diundangkan (21 Juni 2016) telah selesai menempuh pendidikan (sudah lulus) tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur.

Kedua Surat Keterangan tersebut kedudukan hukumnya setara dengan Surat Izin Belajar. Dengan kata lain, Surat Keterangan tersebut merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendidikan yang sedang atau telah ditempuhnya.

Tujuan Pemberian Surat Keterangan:

  1. Meningkatkan motivasi PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui program Tugas Belajar maupun Izin Belajar dalam rangka peningkatan kompetensi.
  2. Meningkatkan motivasi PNS untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Persyaratan Umum:

  1. Berstatus PNS di Lingk. Pemprov. Kalsel.
  2. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD.
  3. Program studi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SKPD/Unit Kerja.
  4. Tidak pernah atau tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir.
  5. SKP bernilai baik
  6. Program studi terakreditasi minimal B, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam daerah yang terakreditasi minimal B atau program studi tersebut  baru dibuka di mana pengajuan akreditasi masalah dalam proses.

Prosedur:

  1. Mengajukan permohonan ke Gubernur Up. Kepala BKD untuk memperoleh Surat Keterangan Menempuh Pendidikan atau Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan.
  2. Apabila disetujui, mengusulkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau mengusulkan Permohonan Pencantuman Gelar (sesuai dengan ketentuan pangkat yang diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 062 Tahun 2017).

Persyaratan Berkas/Dokumen:

  1. Surat permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BKD dari Kepala SKPD (contoh permohonan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan klik di sini ; contoh permohonan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan klik di sini).
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD (contoh bagi pemohon Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan klik di sini ; contoh bagi pemohon Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan klik di sini).
  3. Copy SK Pangkat terakhir (legalisir).
  4. Copy SKP 1 tahun terakhir (legalisir).
  5. Copy ijazah dan transkrip pendidikan terakhir (legalisir).
  6. Surat Pernyataan sebagai Siswa/Mahasiswa Aktif dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi (bagi pemohon Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan).
  7. Copy ijazah dan transkrip program pendidikan yang ingin diakui (legalisir) (bagi pemohon Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan).
  8. Daftar uraian tugas yang disahkan/diketahui atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  9. Daftar riwayat hidup.
  10. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin (contoh klik di sini).

Manfaat Surat Keterangan:

Untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) jika:

  • Pangkat minimal I/a untuk pemilik ijazah SLTP (Paket B).
  • Pangkat minimal I/c untuk pemilik ijazah SLTA (Paket C) / D1.
  • Pangkat minimal I/d untuk pemilik ijazah D2
  • Pangkat minimal II/a untuk pemilik ijazah Sarjana Muda / D3 / Akademi
  • Pangkat minimal II/c untuk pemilik ijazah D4 / S1
  • Pangkat minimal III/a 2 tahun untuk pemilik ijazah S2 / Profesi
  • Pangkat minimal III/b 2 tahun untuk pemilik ijazah S3 / Dokter Sub Spesialis

Untuk memohon Pencantuman Gelar jika:

  • Pangkat minimal I/c untuk pemilik ijazah SLTP (Paket B).
  • Pangkat minimal II/a untuk pemilik ijazah SLTA (Paket C) / D1.
  • Pangkat minimal II/b untuk pemilik ijazah D2
  • Pangkat minimal II/c untuk pemilik ijazah Sarjana Muda / D3 / Akademi
  • Pangkat minimal III/a untuk pemilik ijazah D4 / S1
  • Pangkat minimal III/b untuk pemilik ijazah S2 / Profesi
  • Pangkat minimal III/c untuk pemilik ijazah S3 / Dokter Sub Spesialis

Silakan unduh Peraturan Gubernur tersebut di sini

Untuk lebih jelasnya, silakan unduh bagan / skema pengusulan di sini.

Tag : #pemutihan # pengembangan_pegawai # pendidikan