PENGUSULAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dasar Hukum:

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Definisi:

Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.

Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).

Tujuan Pemberian Izin Belajar:

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS ke jenjang yang lebih tinggi secara mandiri
  2. Meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya
  3. Menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
  4. Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Program Pendidikan Izin Belajar:

  1. Paket B (Setara SLTP)
  2. Paket C (Setara SLTA)
  3. Diploma (D2, D3, D4)  
  4. Sarjana (S1)                     
  5. Profesi
  6. Sarjana (S1) dan Profesi
  7. Magister/Master (S2)
  8. Doktor (S3)

Persyaratan Umum:

  1. Berstatus PNS di Lingk. Pemprov. Kalsel.
  2. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD.
  3. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
  4. Program studi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SKPD/Unit Kerja.
  5. Biaya pendidikan dibebankan pada PNS yang bersangkutan.
  6. Tidak pernah atau tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir.
  7. SKP bernilai baik
  8. Program studi terakreditasi minimal B, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam daerah yang terakreditasi minimal B atau program studi tersebut  baru dibuka di mana pengajuan akreditasi masalah dalam proses.
  9. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dalam daerah atau di luar daerah apabila program studi serupa tidak terdapat di dalam daerah.

Persyaratan Administratif dan Kepangkatan:

  1. Paket B                                    ---> Pangkat minimal I/a 2 tahun 
  2. Paket C                                    ---> Pangkat minimal I/b 2 tahun
  3. D2 / D3                                     ---> Pangkat minimal II/a 2 tahun
  4. D4 / S1 / S1 dan Profesi          ---> Pangkat minimal II/b 2 tahun
  5. Profesi                                     ---> Pangkat minimal III/a
  6. S2                                            ---> Pangkat minimal III/b, telah 2 tahun menyelesaikan D4 / S1
  7. S3                                            ---> Pangkat minimal III/c, telah 2 tahun menyelesaikan S2.

Prosedur:

  1. Mengajukan Izin Belajar ke Gubernur Up. Kepala BKD untuk memperoleh Surat Izin Belajar.
  2. Apabila disetujui, mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan Surat Izin Belajar.
  3. Mulai mengikuti pendidikan pada tahun yang sesuai dengan Surat Izin Belajar.

Persyaratan Berkas/Dokumen:

  1. Surat permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BKD dari Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  3. Copy SK Pangkat terakhir (legalisir).
  4. Copy SKP 1 tahun terakhir (legalisir).
  5. Copy ijazah dan transkrip pendidikan terakhir (legalisir).
  6. Daftar uraian tugas yang disahkan/diketahui atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh klik di sini).
  7. Daftar riwayat hidup.
  8. Surat pernyataan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan bahwa sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan biaya sendiri dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan (contoh klik di sini).
  9. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin (contoh klik di sini).

Kewajiban PNS Izin Belajar:

Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu maksimal yang diberikan sebagaimana yang diatur pada Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 062 Tahun 2017.

Sanksi PNS Izin Belajar:

  1. Surat Izin Belajar tidak dapat dipergunakan untuk pemberian civil effect kepegawaian apabila memulai pendidikan tidak sesuai dengan waktu yang tertera pada Surat Izin Belajar.
  2. Surat Izin Belajar tidak dapat dipergunakan untuk pemberian civil effect kepegawaian apabila menyelesaikan studi melewati batas waktu yang ditentukan.

Informasi Penting Lainnya:

  1. Bagi PNS yang mutasi ke Lingkungan Pemprov. Kalsel yang memiliki Izin Belajar dari instansi sebelumnya, wajib mengajukan Pengukuhan Izin Belajar ke Gubernur Up. Kepala BKD.
  2. Bagi PNS yang ingin transfer ke lembaga pendidikan lainnya, wajib mengusulkannya ke Gubernur Up. Kepala BKD sepanjang ke program studi yang sama dan belum melampaui batas waktu maksimal studi.
  3. Bagi PNS yang mulai pendidikan tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur setelah tanggal Pergub Nomor 36 Tahun 2016 diundangkan (setelah 21 Juni 2016), kepadanya tidak diberikan civil effect kepegawaian.

Tautan pengunduhan:

Peraturan Gubernur Nomor 062 Tahun 2017.

 

Tag : #izin_belajar # pengembangan_pegawai