Jakarta, 10 Mei 2017

Badan Kepegawaian Negara atau yang lebih kita kenal BKN, telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian, yang dihadiri oleh seluruh pejabat pengelola kepegawaian dilingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten Kota se - Indonesia, yang dilaksanakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Selatan

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Drs. H Muhammad Jusuf Kalla dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara S.Si., MBA IPPM, Wakil Ketua  Komisi Aparatur Sipil Negara, Irhami Dilmy, dan Talkshow oleh BKN mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Rakornas ini disebutkan jika beban penyelenggaraan Manajemen PNS terlihat dari jumalh PNS yang secara keseluruhan berjumlah 4.373.341, yang tersebar pada Instansi Pusat berjumlah 20,94%, dan sisanya atau 79,06% ada pada Instansi Daerah. Dari jumlah diatas, masih didapatkan 30% PNS yang masih berpendidikan SMA ke bawah. Dan apabila kita lihat dari segi jabatan, terdapat 52% PNS dengan jabatan fungsional, dan hanya 10% PNS yang menduduki jabatan structural baik itu Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, maupun Jabatan Pengawas, dan sisanya adalah jabatan Pelaksana.

Dalam menghadapi tantangan – tantangan dalam hal tersebut, dapat kita simpulkan beberapa faktor kunci yang dapat membawa kita menuju keberhasilan dalam manajamen kepegawaian, adapun faktor-faktor tersebut yakni SDM Aparatur, Penataan Regulasi, Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis serta adanya Modernisasi Pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan manajemen PNS yang mencakup :

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pangkat dan Jabatan;
4. Pengembangan Karier;
5. Pola Karier;
6. Promosi;
7. Mutasi
8. Penilaian Kinerja;
9. Penggajian dan Tunjangan;
10. Penghargaan;
11. Disiplin;
12. Pemberhentian;
13. Pensiun dan Tabungan Hari Tua; dan
14. Perlindungan

Adapun jenis Modernisasi Pelayanan yang telah dibuat dalam bentuk Sistem Informasi ASN yang telah diselenggarakan secara Nasional dan Terintegrasi antar Instansi Pemerintah yang di jembatani oleh Badan Kepegawian Negara adalah :

1. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
2. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi;
3. Sistem Informasi Jabatan Fungsional;
4. Sistem Informasi Pelatihan;
5. Sistem Informasi Manajemen Karier; dan
6. Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun.

Dalam kegiatan ini pula diberikan penyerahan penghargaan BKN Award Tahun 2017 kepada Pengelola Kepegawaian Terbaik yang diberikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak DR. Bima Haria Wibisana, yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (Lima) Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Penghargaan sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi se - Indonesia yang di terima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Drs. H. Abdul Haris, M.Si.