Pertanyaan Umum



* klik pertanyaan untuk membuka dan menutup jawaban

  1. Persyaratan Usul KPE Rusak

    Persyaratan usul KPE rusak adalah sebagai berikut :

    1. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan.
    2. KPE asli.
    3. Copy ijasah pengangkatan CPNS.
    4. Copy SK CPNS
    5. Copy SK PNS
    6. Copy SK Konversi NIP
  2. Persyaratan Usul KPE Hilang

    Persyaratan usul KPE hilang adalah sebagai berikut :

    1. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan.
    2. Surat keterangan dari Kepolisian (ASLI) yang salah satu isi laporan kehilangannya menyatakan bahwa KPE a.n pelapor hilang.
    3. Copy Ijasah pengangkatan CPNS.
    4. Copy SK CPNS.
    5. Copy SK PNS.
    6. Copy SK Konversi NIP.
  3. Persyaratan Usul KPE Bagi PNS Mutasi

    Persyaratan usul KPE bagi PNS mutasi adalah sebagai berikut :

    1. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan.
    2. Copy Ijasah pengangkatan CPNS.
    3. Copy SK CPNS.
    4. Copy SK PNS.
    5. Copy SK Konversi NIP.
    6. Copy SK Mutasi.
    7. Copy SK Penempatan.
    8. Copy SK Pangkat Terakhir.
    9. Surat keterangan sudah ikut foto dan sidik jari KPE dari BKD Mutasi asal.
  4. Persyaratan Usul kenaikan Gaji Berkala

    Persyaratan Usul Kenaikan Gaji Berkala:

    1. Surat Pengantar dari Unit Kerja Induk 
    2. Fc Legalisir Kenaikan Pangkat Terakhir
    3. Fc Legalisir Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
    4. SKP 2 Tahun terakhir
  5. Persyaratan Usul Perbaikan Konversi NIP

    Persyaratan Usul Perbaikan Konversi NIP :

    1. Surat Pengantar dari Unit Kerja Induk 
    2. FC SK CPNS
    3. FC Ijazah Pendidikan Pada Pengangkatan CPNS
    4.  SK Konversi NIP Asli
  6. Pengusulan Tugas Belajar

    PENGUSULAN TUGAS BELAJAR

     

    Dasar: 

    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

     

    A. PENGUSULAN IZIN SELEKSI/REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

    Persyaratan Umum:

    1. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    2. Nilai SKP tahun terakhir seluruh komponennya bernilai baik.

    3. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman displin tingkat sedang atau berat.

    4. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana.

    5. Sehat jasmani dan rohani.

     

    Persyaratan Usia dan Pangkat:

    1. Usia maksimal 30 tahun dan Pangkat minimal II/a untuk Program D1, D2, dan D3.

    2. Usia maksimal 35 tahun dan Pangkat minimal II/b untuk Program D4 dan S1.

    3. Usia maksimal 40 tahun dan Pangkat minimal III/a untuk Program S2, Profesi.

    4. Usia maksimal 40 tahun dan Pangkat minimal III/b untuk Program Dokter Spesialis.

    5. Usia maksimal 45 tahun dan Pangkat minimal III/b 2 tahun, serta telah menyelesaikan S2 minimal 2 tahun untuk Program S3 dan Dokter Sub Spesialis.

     

    *Persyaratan Usia dan Pangkat di atas hanya berlaku bagi calon penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    *Jika lembaga lain sebagai pemberi beasiswa mensyaratkan usia dan pangkat sendiri, maka ketentuan lembaga lain tersebut yang digunakan.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1. Surat Permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKD Prov. Kalsel. dari Kepala SKPD (contoh).

    2. Copy SK Pangkat Terakhir (legalisir).

    3. Copy SKP Tahun Terakhir (legalisir).

    4. Copy Ijazah dan Transkrip Pendidikan Terakhir (legalisir).

    5. Daftar Uraian Tugas diketahui oleh atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh).

    6. Copy brosur/pengumuman beasiswa dari penyandang dana (apabila rencana pembiayaan bukan dari Pemprov. Kalsel).

    7. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah.

    9. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 Tahun Terakhir dan Tidak Sedang Dalam Proses dan/atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin (contoh).

     

    B. PENGUSULAN SK TUGAS BELAJAR

    Persyaratan Umum:

    1. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    2. Nilai SKP tahun terakhir seluruh komponennya bernilai baik.

    3. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman displin tingkat sedang atau berat.

    4. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana.

    5. Sehat jasmani dan rohani.

    6. Memiliki Rekomendasi / Izin Seleksi Tugas Belajar dari Gubernur.

    7. Lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi.

     

    Persyaratan Usia dan Pangkat:

    1. Usia maksimal 30 tahun dan Pangkat minimal II/a untuk Program D1, D2, dan D3.

    2. Usia maksimal 35 tahun dan Pangkat minimal II/b untuk Program D4 dan S1.

    3. Usia maksimal 40 tahun dan Pangkat minimal III/a untuk Program S2, Profesi.

    4. Usia maksimal 40 tahun dan Pangkat minimal III/b untuk Program Dokter Spesialis.

    5. Usia maksimal 45 tahun dan Pangkat minimal III/b 2 tahun, serta telah menyelesaikan S2 minimal 2 tahun untuk Program S3 dan Dokter Sub Spesialis.

    *Persyaratan Usia dan Pangkat di atas hanya berlaku bagi calon penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    *Jika lembaga lain sebagai pemberi beasiswa mensyaratkan usia dan pangkat sendiri, maka ketentuan lembaga lain tersebut yang digunakan.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKD Prov. Kalsel. dari Kepala SKPD (contoh).

    2.   Copy SK Pangkat Terakhir (legalisir).

    3.   Copy SKP Tahun Terakhir (legalisir).

    4.   Copy Ijazah dan Transkrip Pendidikan Terakhir (legalisir).

    5.   Copy Surat Rekomendasi / Izin Seleksi Tugas Belajar dari Gubernur (legalisir).

    6.   Surat Keputusan Kelulusan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi.

    7.   Daftar Uraian Tugas diketahui oleh atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh).

    8.   Surat Keputusan sebagai Penerima Beasiswa (apabila pendidikan akan dibiayai dari Kementerian/Lembaga/Instansi Lain di luar Pemprov. Kalsel).

    9.   Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah.

    10. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 Tahun Terakhir dan Tidak Sedang Dalam Proses dan/atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin (contoh).

  7. Pengusulan Izin Belajar

    PENGUSULAN IZIN BELAJAR

     

    Dasar: 

    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

     

    A. PENGUSULAN SURAT IZIN EELAJAR

    Persyaratan Umum:

    1. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    2. Nilai SKP tahun terakhir seluruh komponennya bernilai baik.

    3. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman displin tingkat sedang atau berat.

    4. Memiliki Rekomendasi dari Kepala SKPD / Unit Kerja.

    5. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.

    6. Biaya pendidikan ditanggung sendiri.

    7. Pendidikan ditempuh di dalam daerah, kecuali prodi tsb tidak ada di dalam daerah.

     

    Persyaratan Pangkat dan Administratif:

    1. Pangkat minimal I/a 2 tahun untuk Program Paket B.

    2. Pangkat minimal I/b 2 tahun untuk Program Paket C.

    3. Pangkat minimal II/a 2 tahun untuk Program D-II dan D-III.

    4. Pangkat minimal II/b 2 tahun untuk Program D-IV, S1, S1 dan Profesi.

    5. Pangkat minimal III/a untuk Program Profesi.

    6. Pangkat minimal III/b untuk Program S2 dan telah 2 tahun menyelesaikan S1.

    7. Pangkat minimal III/c untuk Program S3 dan telah 2 tahun menyelesaikan S2.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKD Prov. Kalsel. dari Kepala SKPD (contoh).

    2.   Copy SK Pangkat Terakhir (legalisir).

    3.   Copy SKP Tahun Terakhir (legalisir).

    4.   Copy Ijazah dan Transkrip Pendidikan Terakhir (legalisir).

    5.   Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD (contoh).

    6.   Daftar Uraian Tugas diketahui oleh atasan langsung atau Kepala SOPD (contoh).

    7.   Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 Tahun Terakhir dan Tidak Sedang Dalam Proses dan/atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin (contoh).

     

    B. PENGUSULAN SURAT PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

    Persyaratan Umum:

    1. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    2. Nilai SKP tahun terakhir seluruh komponennya bernilai baik.

    3. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman displin tingkat sedang atau berat.

    4. Memiliki Rekomendasi dari Kepala SKPD / Unit Kerja.

    5. Memiliki Surat Izin Belajar dari Instansi sebelumnya.

    6. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.

    7. Biaya pendidikan ditanggung sendiri.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKD Prov. Kalsel. dari Kepala SKPD (contoh).

    2.   Copy Surat Izin Belajar dari Instansi sebelumnya (legalisir).

    3.   Copy SK Pangkat Terakhir (legalisir).

    4.   Copy SKP Tahun Terakhir (legalisir).

    5.   Copy Ijazah dan Transkrip Pendidikan Terakhir (legalisir).

    6.   Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD (contoh).

    7.   Daftar Uraian Tugas diketahui oleh atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh).

    8.   Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 Tahun Terakhir dan Tidak Sedang Dalam Proses dan/atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin (contoh).

     

  8. Syarat Kenaikan Pangkat Reguler

    Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler :

    • Fotokopi Sah SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
    • Fotokopi Sah Kartu Pegawai
    • Fotokopi Sah Penetapan NIP Baru
    • SKP ( Asli) lengkap bernilai baik 2 tahun terakhir
    • Fotokopi Sah SK Jabatan Fungsional Umum
    • Fotokopi Sah STLUD bagi PNS kenaikan pangkat berubah golongan
    • Fotokopi Sah Ijazah dan Transkrip Pendidikan terakhir (bagi PNS yang naik pangkat puncak0 legalisir basah Sekolah/Fakultas
    • Pangkalan data/Forlap dikti (legalisir basah Sekolah/Fakultas)
    • Fotokopi Sah SK Mutasi
  9. Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan (Jabatan Struktural)

    Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan (Jabatan Struktural) :

    • Fotokopi Sah SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
    • Fotokopi Sah Kartu Pegawai
    • Fotokpi Sah Penetapan NIP Baru
    • SKP (Asli) lengkap bernilai Baik 2 Tahun terakhir
    • Fotokopi Sah SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Berita Acara sumpah jabatan, dan SPMT
    • SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Berita Acara sumpah jabatan dan SPMT Jabatan Sebelumnya
    • Fotokopi STLUD/Sertifikat Diklat PIM III/Ijazah dan Transkrip S-2 (legalisir basah Fakultas)
    • Pangkalan data/Forlap dikti (legalisir basah Fakultas)
    • Fotokopi Sah SK Mutasi
  10. Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)

    Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu) :

    • Fotokopi Sah SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
    • Fotokopi Sah Kartu Pegawai
    • Fotokopi Sah Penetapan NIP Baru
    • SKP (Asli) lengkap bernilai baik 2 Tahun terakhir
    • Fotokopi Sah SK Jabatan Fungsional Tertentu
    • Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) dan lampiran bukti fisik pengembangan profesi
    • Fotokopi Sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Sebelumnya
    • Fotokopi Sah Ijazah dan Transkrip Pendidikan terakhir (bagi PNS yang naik pangkat puncak) legalisir basah Sekolah/Fakultas
    • Fotokopi Sah SK Mutasi
  11. Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan (Penyesuaian Ijazah)

    Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan (Penyesuaian Ijazah) :

    • Fotokopi Sah SK CPNS, SK PNS dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
    • Fotokopi Sah Kartu Pegawai
    • Fotokopi Sah Penetapan NIP Baru
    • SKP (Asli) lengkap bernilai BAIK 2 Tahun terakhir
    • Fotokopi Sah SK Jabatan Fungsional Umum
    • Fotokopi Sah Ijazah dan Transkrip Pendidikan Terakhir (legalisir basah dari Fakultas/Sekolah)
    • Fotokopi STLUKPPI (Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)
    • Fotokopi Sah Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar
    • Fotokopi Surat Keterangan Pencantuman Gelar
    • Uraian Tugas Lama dan Baru yang di tanda tangani Kepala SKPD (Eselon II)
    • Fotokopi ah SK Mutasi
  12. Syarat Pembuatan Karis-Karsu Baru

    a. Surat Pengantar dari SKPD/Unit Kerja;

    b. Laporan Perkawinan Pertama (2Rangkap);

    c. Fotokopi Surat Nikah/Akte yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    d. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    e. Fotokopi SK PNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    f. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir sebanyak 2 rangkap;

    g. Fotokopi kartu keluarga/daftar keluarga yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    h. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    i. Pas Foto (usul Karis: Foto Istri/ usul Karsu: Foto Suami) warna 2x3cm sebanyak 3(tiga) lembar (Bukan dari Kamera HP).

    J. Surat Keterangan Kematian/Akte Cerai sebanyak 2 (dua) rangkap (apabila pasangannya berstatus Janda/Duda);

  13. Syarat Pengganti Karis-Karsu Karena Pernikahan II (Cerai Hidup/Mati)

    a. Surat Pengantar dari SOPD/Unit Kerja;

    b. Laporan Perkawinan Janda-Duda (2 Rangkap);

    c. Fotokopi Surat Nikah/Akte yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    d. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    e. Fotokopi SK PNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    f. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    g. Fotokopi kartu keluarga/daftar keluarga yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    h. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    i. Pas Foto (usul Karis: Foto Istri/ usul Karsu: Foto Suami) warna 2x3cm sebanyak 3(tiga) lembar (Bukan dari Kamera HP);

    j. Surat Keterangan Kematian/Akte Cerai Bagi Janda-Duda yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap; (Baik itu PNS pengusul yang berstatus Janda/Duda atau pasangannya yang berstatus Janda/Duda).

  14. Penggantian Karis-Karsu Karena Hilang

    a. Surat Pengantar dari SOPD/Unit Kerja;

    b. Fotokopi Surat Nikah/Akte yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    c. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    d. Fotokopi SK PNS yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    e. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    f. Fotokopi kartu keluarga/daftar keluarga yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    g. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap;

    h. Pas Foto (usul Karis: Foto Istri/ usul Karsu: Foto Suami) warna 2x3cm sebanyak 3(tiga) lembar (Bukan dari Kamera HP);

    i. Surat keterangan kematian/akte cerai bagi Janda-Duda yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap; (Baik itu PNS pengusul yang berstatus Janda/Duda atau pasangannya yang berstatus Janda/Duda);

    j. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian yang dilegalisir sebanyak 2(dua) rangkap.

  15. Syarat Pembuatan Karpeg (Kartu Pegawai)
    • Surat Pengantar dari SOPD/Unit Kerja
    • Fotokopi legalisir SK CPNS 2(dua) lembar
    • Fotokopi legalisir SK PNS 2(dua) lembar
    • Fotokopi legalisir SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) 2(dua) lembar
    • Fotokopi legalisir STTPL Pra Jabatan 2(dua) lembar
    • Pas Foto hitam putih/berwarna ukuran 3x4cm 2(dua) lembar
  16. Syarat KARPEG Hilang
    • Surat Pengantar SOPD/Unit Kerja
    • Fotokopi legalisir SK CPNS 2(dua) lembar
    • Fotokopi legalisir SK PNS 2(dua) lembar
    • Fotokopi legalisir SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) 2(dua) lembar
    • Fotokopi legalisir STTPL Pra Jabatan 2(dua) lembar
    • Pas Foto hitam putih/berwarna ukuran 3x4 2(dua) lembar
    • Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian beserta legalisirnya
    • Fotokopi legalisir KARPEG lama 3(tiga) lembar
  17. Pengusulan Bantuan Biaya Tugas Belajar

    Bantuan Tugas Belajar

     

    Dasar: 

    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0393/KUM/2018 tentang Tarif Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Biaya Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

     

    Persyaratan Umum:

    1. Berstatus PNS yang memiliki SK Tugas Belajar.

    2. Belum melampaui batas waktu maksimal pemberian bantuan tugas belajar sebagaimana yang diatur pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0393/KUM/2018.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Permohonan kepada Kepala BKD Prov. Kalsel. dari PNS Tugas Belajar (Pemohon)(contoh).

    2.   Copy SK Penunjukan Tugas Belajar dari Gubernur.

    3.   Surat tagihan dari pihak Fakultas / Program Studi.

    4.   Bukti pembayaran yang sah terhadap bantuan yang dimohonkan.

    4.   Copy halaman depan buku rekening Bank Kalsel (yang memuat informasi nama dan nomor rekening)

    5.   Surat Kuasa penandatanganan kwitansi pemberian bantuan (apabila pemohon tidak dapat menandatangani sendiri kwitansi pemberian bantuan) (contoh) beserta Copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

  18. Pengusulan SK Penempatan Selesai Tugas Belajar

    SK Penempatan Selesai Tugas Belajar

     

    Dasar: 

    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

     

    Persyaratan Umum:

    Berstatus PNS Tugas Belajar yang telah lulus pendidikan (memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai).

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Pengembalian dari Fakultas.

    2.   Copy SK Penunjukan Tugas Belajar dari Gubernur.

    3.   Copy Ijazah dan Transkrip Nilai (legalisir). 

    4.   Copy SK Pangkat Terakhir.

    5.   Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.

  19. Pengusulan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan

    PENGUSULAN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN

     

    Dasar: 

    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 46 Tahun 2002 tentang Kenaikan Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

     

    Persyaratan Umum:

    1. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    2. Nilai SKP tahun terakhir seluruh komponennya bernilai baik.

    3. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman displin tingkat sedang atau berat.

    4. Memiliki Surat Izin Belajar / Surat Pengukuhan Izin Belajar / Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan / Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

     

    Persyaratan Pangkat:

    1. Pangkat minimal I/c bagi pemilik Ijazah SLTP / Paket B.

    2. Pangkat minimal II/a bagi pemilik Ijazah SLTA / Paket C.

    3. Pangkat minimal II/b bagi pemilik Ijazah D-II.

    4. Pangkat minimal II/c bagi pemilik Ijazah D-III / Akademi / Sarjana Muda.

    5. Pangkat minimal III/a bagi pemilik Ijazah D-IV / S-1 / Profesi.

    6. Pangkat minimal III/b bagi pemilik Ijazah S-2 / Dokter Spesialis.

    7. Pangkat minimal III/c bagi pemilik Ijazah S-3 / Dokter Sub-Spesialis.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKD Prov. Kalsel. dari Kepala SKPD (contoh).

    2.   Copy Surat Izin Belajar / Surat Pengukuhan Izin Belajar / Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan / Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan (legalisir).

    3.   Copy SK Pangkat Terakhir (legalisir).

    4.   Copy SKP Tahun Terakhir (legalisir).

    5.   Copy Ijazah dan Transkrip Pendidikan yang dimohonkan (legalisir).

    6.   Daftar Uraian Tugas diketahui oleh atasan langsung atau Kepala SKPD (contoh).

    7.   Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 2 Tahun Terakhir dan Tidak Sedang Dalam Proses dan/atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin (contoh).

  20. Pengusulan Bantuan Biaya Diklat/Pengembangan Kompetensi

    Bantuan Biaya Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi

     

    Dasar: 

    Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0393/KUM/2018 tentang Tarif Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Biaya Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

     

    Persyaratan Umum:

    1.. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    2. Memiliki undangan / surat pemanggilan mengikuti kegiatan diklat / kursus / bimtek / sosialisasi / workshop.

    3. Komponen bantuan yang dapat diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0393/KUM/2018.

     

    Persyaratan Berkas/Dokumen:

    1.   Surat Permohonan kepada Kepala BKD Prov. Kalsel. dari Kepala SKPD (contoh).

    2.   Surat undangan / surat pemanggilan mengikuti kegiatan.

    3.   Copy SK Pangkat Terakhir (legalisir).

    4.   Copy SK Jabatan Struktural/Fungsional (legalisir).